Jakarta -Indonesia sedang mempersiapkan transmisi untuk impor listrik dariMalaysia sebesar 200 megawatt (MW) pada akhir 2014. Sebelumnya Indonesia juga sudah impor listrik dari Malaysia selama 4 tahun terakhir.
"Kita akan impor listrik dari Malaysia sebesar 50 MW untuk tahun pertama dan dapat ditingkatkan hingga 200 MW," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, ditemui di acara International Conference Power Plant and Energy Jakarta Summit di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (19/11/2013).
Jarman mengungkapkan, saat ini antara kedua negara sedang mempersiapkan pembangunan transmisi untuk mengalirkan listrik dari Malaysia ke Indonesia. "Saat ini tahap pembangunannya sudah dalam pembangunan transmisi, nanti impornya dari Serawak ke Pontianak Kalimantan Barat," ujar Jarman.
Jarman menargetkan impor listrik ini akan terjadi pada akhir 2014 atau awal 2015.
Indonesia juga dalam 4 tahun terakhir ini sudah mengimpor listrik dari Malaysia di perbatasan daerah Nunukan. "Iya itu kan impornya dalam jumlah kecil, jumlahnya juga kurang dari 5 MW, itu pun tujuannya sama untuk memperkuat sistem kelistrikan di daerah perbatasan," ucap Jarman.
Sebelumnya Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, pembelian listrik dari Malaysia sudah dilakukan Indonesia wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Bahkan impor listrik ini sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu.
"Desa-desa yang persis di perbatasan Kalbar-Serawak (Malaysia) sudah impor listrik dari Serawak," kata Nur.
"Listrik di desa-desa perbatasan Kalbar dengan Serawak sudah pakai listrik dari Serawak sejak sekitar 4 tahun lalu," ungkap Nur.
Nur memberi alasan, impor listrik dari Malaysia tersebut karena biayanya lebih murah daripada PLN harus membangun pembangkit listrik tenaga diesel.
"PLN Kalbar membeli dari Serawak, didistribusikan ke desa-desa tersebut, saya tidak tahun persis berapa harganya, yang jelas lebih mudah dibandingkan diesel," tutupnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2013/11/19/132632/2417099/1034/tahun-depan-indonesia-perbesar-impor-listrik-dari-malaysia
Selasa, 19/11/2013 13:26 WIB
Analisis:
menurut berita di atas indonesia melakukan impor listrik untuk menghemat dana
Selasa, 19 November 2013
Pengusaha: Banyak Upah Minimum Diputuskan Karena Desakan Demo Buruh
Jakarta - Pengusaha menilai banyaknya penetapan upah minimum di Indonesiayang diputuskan karena desakan demo para buruh. Seharusnya penetapan upah minimum dilakukan lewat mekanisme dewan pengupahan, yang diwakili unsur pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja.
"Kita melihat selama 2 tahun terakhir, upah minimum dan jaminan sosial terus semarak. Baik itu di Bekasi dan Tangerang, keputusan upah minimum bukan lagi mendengarkan arahan dewan pengupahan, namun karena desakan demo buruh atau serikat pekerja," ungkap Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, saat membuka acara Apindo Training Center di Hotel GrandMelia, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Kondisi ini membuat para pengusaha bingung merancang strategi bisnisnya ke depan. Hal ini disebabkan tak jelasnya payung hukum pemerintah, yang sering diterobos oleh para buruh untuk meminta kenaikan upah minimum.
Kondisi ini membuat para pengusaha bingung merancang strategi bisnisnya ke depan. Hal ini disebabkan tak jelasnya payung hukum pemerintah, yang sering diterobos oleh para buruh untuk meminta kenaikan upah minimum.
"Sehingga bagi pengusaha bingung di mana peraturan yang tidak bisa berjalan, dan bingung juga perencanaan jangka panjang bisnisnya, karena tidak jelas upah 10 tahun ke depan itu bagaimana. Karena setiap tahun naik 40%, 50%, 60%, 70%, dan tidak mungkin pengusaha melanjutkan usaha ke depan dengan upah sebesar ini," imbuhnya.
Pengusaha mengimbau serikat pekerja tidak menuntut upah yang terlalu tinggi. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan mata, karena pengusaha tak sanggup membayar tingginya upah
"Pengusaha pun sudah frustasi dan mereka mencari tempat lain yang layak yang upahnya jauh lebih kompetitif untuk berinvestasi serta mulai mengganti tenaga kerja dengan mesin," imbuhnya.
Bila upah terus dinaikkan dan disetarakan juga tidak adil, karena setiap pekerja mempunyai karakter pendidikan yang berbeda.
Bila upah terus dinaikkan dan disetarakan juga tidak adil, karena setiap pekerja mempunyai karakter pendidikan yang berbeda.
"Kami ingin sistem pengupahan yang adil. Saat ini upah DKI Jakarta naik dari Rp 2,2 juta/bulan menjadi Rp 2,4 juta/bulan. Kalau gajinya sama dengan jenjang pendidikan yang berbeda justru tidak adil. Contoh yang pintar, kurang pintar dan malas, gajinya sama itu kurang adil," cetusnya.
Analisis :
Berdasarkan berita diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah buruh berdasarkan demo yang dilakukan para buruh namun seharusnya penetapan kenaikan upah haruslah berdasarkan mekanisme dewan pengupahan, yang diwakili unsur pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja.
Sumber :
Rabu, 06/11/2013 10:42 WIB
Iuran Premi Jaminan Kesehatan Seharusnya Merata
JAKARTA - Pemerintah segera memberlakukan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, banyak hal telah dilakukan, diantaranya penyusunan RPP BPJS yang sampai saat ini belum diputuskan pemerintah.Koordinator Wilayah Konferedasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KSBSI) Wilayah Sulsel Andi Malanti mengatakan, BPJS ketenagakerjaan yang akan diberlakukan 1 Januari 2014 sangat mengkhawatirkan, karena sampai saat ini kurang dari 38 hari lagi diberlakukannya BPJS tersebut, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan BPJS belum jugadikeluarkan.
"Adanya peralihan program kesehatan Jamsostek ke Askes yang diberlakukan awal tahun besok, masih menjadi dilema bagi pekerja, seyogyanya pemerintah konsisten dengan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, selama ikut di Program Kesehatan Jamsostek, kami tidak membayar premi, tapi di BPJS nanti malah pekerja dibebani iuran," ungkap Andi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).Andi menegaskan, kalau pemerintah serius memberikan kesejahteraan masyarakat pekerja, harusnya pemberlakuan iuran premi Jaminan Kesehatan itu merata untuk semua warga negara, untuk mengurangi dananya, pemerintah bisa saja memakai dana para koruptor yang disita KPK dan Kepolisian.
"Saat ini kami menunggu itikad baik pemerintah untuk berdialog dengan masyarakat pekerja, sebelum RPP BPJS tersebut dikeluarkan. Ratusan triliun dana pekerja di Jamsostek, sewajarnya kami diakomodir oleh Pemerintah," imbuh Andi. Jamsostek sebagai penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan, selama ini sudah banyak membantu para pekerja, adanya Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan pengelolaan investasi sudah bisa dirasakan oleh pekerja, seperti beasiswa, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), pinjaman renovasi rumah, pengembangan saldo JHT yang di atas bunga deposito, dan sebagainya. "Kami apresiasi dengan kinerja Jamsostek yang konsisten memberikan benefit kepada pekerja, jadi ketika nanti BPJS Ketenagakerjaan ini diberlakukan, harapan pekerja terhadap manfaat pekerja harus bertambah, kalau sampai itu dikurang atau dihilangkan, pekerja bisa marah," ujaranya.
Pengamat perburuhan Nasional Fauna Sukma mengatakan, selama ini dana Jamsostek milik pekerja dan menjadi hak pekerja. Pemerintah jangan terlalu mencampuri apalagi memiliki kepentingan terhadap dana tersebut. Bagi Fauna, beri kesempatan lembaga profesional mengelola dan berikan kepercayaan kepada Jamsostek yang akan bertaransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk mengurus dana amanah itu. "Kita yakin Jamsostek mampu melaksanakannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pekerja," jelasnya. Menurut Fauna, pelaksanaannya tinggal menghitung hari, RPP BPJS belum juga dikeluarkan oleh pemerintah, ini membuktikan pemerintah telah ikut campur terlalu jauh terhadap kepentingan uang buruh, sepertinya ada kesengajaan RPP BPJS ini dibuat molor, dan akan diterbitkan jelang diberlakukannya BPJS. "Sehingga RPP tersebut tidak bisa memberikan peluang untuk dikritisi oleh pekerja, kalau demikian ini termasuk kejahatanpolitik ketenagakerjaan," pungkasnya.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/09/320/894342/iuran-premi-jaminan-kesehatan-seharusnya-merata
Sabtu, 09 November 2013 15:21 wib
Analisis: harusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah pelosok agar BPJS bisa merata
"Adanya peralihan program kesehatan Jamsostek ke Askes yang diberlakukan awal tahun besok, masih menjadi dilema bagi pekerja, seyogyanya pemerintah konsisten dengan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, selama ikut di Program Kesehatan Jamsostek, kami tidak membayar premi, tapi di BPJS nanti malah pekerja dibebani iuran," ungkap Andi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).Andi menegaskan, kalau pemerintah serius memberikan kesejahteraan masyarakat pekerja, harusnya pemberlakuan iuran premi Jaminan Kesehatan itu merata untuk semua warga negara, untuk mengurangi dananya, pemerintah bisa saja memakai dana para koruptor yang disita KPK dan Kepolisian.
"Saat ini kami menunggu itikad baik pemerintah untuk berdialog dengan masyarakat pekerja, sebelum RPP BPJS tersebut dikeluarkan. Ratusan triliun dana pekerja di Jamsostek, sewajarnya kami diakomodir oleh Pemerintah," imbuh Andi. Jamsostek sebagai penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan, selama ini sudah banyak membantu para pekerja, adanya Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan pengelolaan investasi sudah bisa dirasakan oleh pekerja, seperti beasiswa, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), pinjaman renovasi rumah, pengembangan saldo JHT yang di atas bunga deposito, dan sebagainya. "Kami apresiasi dengan kinerja Jamsostek yang konsisten memberikan benefit kepada pekerja, jadi ketika nanti BPJS Ketenagakerjaan ini diberlakukan, harapan pekerja terhadap manfaat pekerja harus bertambah, kalau sampai itu dikurang atau dihilangkan, pekerja bisa marah," ujaranya.
Pengamat perburuhan Nasional Fauna Sukma mengatakan, selama ini dana Jamsostek milik pekerja dan menjadi hak pekerja. Pemerintah jangan terlalu mencampuri apalagi memiliki kepentingan terhadap dana tersebut. Bagi Fauna, beri kesempatan lembaga profesional mengelola dan berikan kepercayaan kepada Jamsostek yang akan bertaransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk mengurus dana amanah itu. "Kita yakin Jamsostek mampu melaksanakannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pekerja," jelasnya. Menurut Fauna, pelaksanaannya tinggal menghitung hari, RPP BPJS belum juga dikeluarkan oleh pemerintah, ini membuktikan pemerintah telah ikut campur terlalu jauh terhadap kepentingan uang buruh, sepertinya ada kesengajaan RPP BPJS ini dibuat molor, dan akan diterbitkan jelang diberlakukannya BPJS. "Sehingga RPP tersebut tidak bisa memberikan peluang untuk dikritisi oleh pekerja, kalau demikian ini termasuk kejahatanpolitik ketenagakerjaan," pungkasnya.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/11/09/320/894342/iuran-premi-jaminan-kesehatan-seharusnya-merata
Sabtu, 09 November 2013 15:21 wib
Analisis: harusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah pelosok agar BPJS bisa merata
Ini Cara OJK Buat Masyarakat 'Melek' Keuangan
Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan tingkat literasi keuangan atau akses masyarakat terhadap industri keuangan diIndonesia masih minim. Terkait hal ini pihaknya meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan dalm rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat agar 'melek' terhadap industri keuangan.
Lalu, apa saja cara OJK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat soal industri keuangan ini?
"Kenyataannya ada berbagai kerentangan sektor keuangan faktor dari sifat fundamental dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat kita," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat acara Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di JCC Senayan, Selasa (19/11/2013).
Muliaman menyebutkan, dari hasil survei di 27 provinsi di Indonesia, sedikitnya 8.000 responden menggambarkan tingkat literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei, sektor perbankan merupakan pangsa pasar terbesar di sektor keuangan.
Dia merinci, di sektor asuransi 18 orang per 100 orang yang paham, 12 persen yang betul-betul memanfaatkan jasa asuransi, pegadaian 500 orang sudah memahami pegadaian, tapi pemanfaatannya baru 5 persen, 10 orang paham multifinance, dengan tingkat pemanfaatan 6 persen, 7 persen mengerti dana pensiun, pemanfaatan 2 persen, 2 persen pasar modal dengan pemanfaatan kuarang dari 1 persen.
"Memperhatikan hasil survei, upaya peningkatan literasi sangat penting, peningkatan pemahaman, langkah awal, bagi perluasan akses, peningkatakan kualitas produk keuangan untuk kesejahteraan," ujarnya.
Muliaman menjelaskan, pemerintah melalui program inklusif, memperluas akses masyarakat produk dan jasa keuangan untuk mendukung literasi keuangan sebagai prioritas. "Perlu keseimbangan untuk tegakkan prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen, khususnya dalam bentuk edukasi atas karakteristik sektor keuangan dirumuskan dalam cetak biru literasi keuangan Indonesia," kata dia.
Muliaman menyebutkan, dalam pelaksanaan ada 3 pilar utama:
"Program edukasi menyentuh seluruh sektor keuangan, termasuk syariah, faktor penting sektor keuangan nasional. GRES! sejalan dengan itu, peningkatan pemahaman syariah, OJK punya kesempatan untuk bangun sinergi luas, supaya syariah berkembang," terangnya.
Dia menambahkan, bersama asosiasi, industri jasa keuangan, lewat berbagai kegiatan lembaga jasa keuangan minimal 1 kegiatan edukasi dalam setahun untuk meningkatakan edukasi wajib disusun program kerja tahunan dan dilaporkan ke OJK.
"2.600 lembaga jasa keuangan, berkomitmen melakukan kegiatan litreasi keuangan, sekurang-kurangnya dalam setahun untuk jangkau seluruh lapisan masyarakat," tutupnya.
Lalu, apa saja cara OJK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat soal industri keuangan ini?
"Kenyataannya ada berbagai kerentangan sektor keuangan faktor dari sifat fundamental dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat kita," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat acara Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di JCC Senayan, Selasa (19/11/2013).
Muliaman menyebutkan, dari hasil survei di 27 provinsi di Indonesia, sedikitnya 8.000 responden menggambarkan tingkat literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei, sektor perbankan merupakan pangsa pasar terbesar di sektor keuangan.
Dia merinci, di sektor asuransi 18 orang per 100 orang yang paham, 12 persen yang betul-betul memanfaatkan jasa asuransi, pegadaian 500 orang sudah memahami pegadaian, tapi pemanfaatannya baru 5 persen, 10 orang paham multifinance, dengan tingkat pemanfaatan 6 persen, 7 persen mengerti dana pensiun, pemanfaatan 2 persen, 2 persen pasar modal dengan pemanfaatan kuarang dari 1 persen.
"Memperhatikan hasil survei, upaya peningkatan literasi sangat penting, peningkatan pemahaman, langkah awal, bagi perluasan akses, peningkatakan kualitas produk keuangan untuk kesejahteraan," ujarnya.
Muliaman menjelaskan, pemerintah melalui program inklusif, memperluas akses masyarakat produk dan jasa keuangan untuk mendukung literasi keuangan sebagai prioritas. "Perlu keseimbangan untuk tegakkan prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen, khususnya dalam bentuk edukasi atas karakteristik sektor keuangan dirumuskan dalam cetak biru literasi keuangan Indonesia," kata dia.
Muliaman menyebutkan, dalam pelaksanaan ada 3 pilar utama:
- Edukasi dan kampanye literasi: ibu RT, calon dan tenaga kerja Indonesia, pelajar, mahasiswa, majelis taklim, pesantren, UMKM
- Penguatan infrastruktur: survei reguler, layanan terintegrasi pengaduan dan informasi. OJK juga siapkan situs/website, serta siapkan mobil keuangan (SIMON) yang akan beroperasi di Indonesia dan daerah yang sulit mendapat akses informasi
- Pengembangan produk dan layanan jasa keuangan: mengembangkan produk dan jasa keuangan terjangkau masyarakat dan pemberdayaan.
"Program edukasi menyentuh seluruh sektor keuangan, termasuk syariah, faktor penting sektor keuangan nasional. GRES! sejalan dengan itu, peningkatan pemahaman syariah, OJK punya kesempatan untuk bangun sinergi luas, supaya syariah berkembang," terangnya.
Dia menambahkan, bersama asosiasi, industri jasa keuangan, lewat berbagai kegiatan lembaga jasa keuangan minimal 1 kegiatan edukasi dalam setahun untuk meningkatakan edukasi wajib disusun program kerja tahunan dan dilaporkan ke OJK.
"2.600 lembaga jasa keuangan, berkomitmen melakukan kegiatan litreasi keuangan, sekurang-kurangnya dalam setahun untuk jangkau seluruh lapisan masyarakat," tutupnya.
Selasa, 19/11/2013 11:07 WIB
Analisis : ini merupakan hal positif yang di lakukan OJK sehingga masyarakat sadar tentang keuangan
Analisis : ini merupakan hal positif yang di lakukan OJK sehingga masyarakat sadar tentang keuangan
Impor Listrik 20 MW dari Malaysia, RI Bisa Hemat Rp 189,8 M/Tahun
Jakarta -Akhir tahun 2014, Indonesia ditargetkan mengimpor listrik dari Serawak-Malaysia ke Pontianak sebesar 200 MW. Impor tersebut membuat negara bisa hemat Rp 189,8 miliar per tahun.
"Kita akan impor listrik dari Malaysia pada akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 sebesar 50 megawatt (MW) untuk tahun pertama, dan dapat ditingkatkan hingga 200 MW," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDMJarman di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Jarman mengungkapkan, impor listrik dari Malaysia akan memberikan penghematan bagi keuangan negara. "Negara justru hemat, karena kalau produksi listrik sendiri saat ini di Pontianak sebagian besar menggunakan solar, harganya mahal Rp 3.500 per kWh. Sementara kalau impor dari Malaysia yang pembangkitnya dari tenaga air harganya hanya Rp 900 per kWh," ungkapnya.
Dengan begitu, ada penghematan besar bila Indonesia impor listrik dari Malaysia sambil menunggu pembangunan pembangkit listrik batubara di Pontianak yang harganya lebih murah juga.
"Hematnya berapa, kalau sekarang biaya listrik pakai solar Rp 3.500 per kWh, sementara impor hanya Rp 900 per kWh. Artinya ada hemat Rp 2.600 per kWh, kalau impornya 50 MW artinya tinggal kali kan 2.600 per kWh x 50.000 kWh x setahun (365 hari). Kalau impornya 200 MW tinggal kali saja 200.000 kWh (penghematannya hingga Rp 189,8 miliar per tahun)," cetus Jarman.
"Kita akan impor listrik dari Malaysia pada akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 sebesar 50 megawatt (MW) untuk tahun pertama, dan dapat ditingkatkan hingga 200 MW," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDMJarman di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Jarman mengungkapkan, impor listrik dari Malaysia akan memberikan penghematan bagi keuangan negara. "Negara justru hemat, karena kalau produksi listrik sendiri saat ini di Pontianak sebagian besar menggunakan solar, harganya mahal Rp 3.500 per kWh. Sementara kalau impor dari Malaysia yang pembangkitnya dari tenaga air harganya hanya Rp 900 per kWh," ungkapnya.
Dengan begitu, ada penghematan besar bila Indonesia impor listrik dari Malaysia sambil menunggu pembangunan pembangkit listrik batubara di Pontianak yang harganya lebih murah juga.
"Hematnya berapa, kalau sekarang biaya listrik pakai solar Rp 3.500 per kWh, sementara impor hanya Rp 900 per kWh. Artinya ada hemat Rp 2.600 per kWh, kalau impornya 50 MW artinya tinggal kali kan 2.600 per kWh x 50.000 kWh x setahun (365 hari). Kalau impornya 200 MW tinggal kali saja 200.000 kWh (penghematannya hingga Rp 189,8 miliar per tahun)," cetus Jarman.
Selasa, 19/11/2013 18:23 WIB
Analisis: bisa di simpulkan indonesia akan mendapatkan keuntungan dari impor listrik ini akan tetapi hal ini juga menandakan pemerintah kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
Analisis: bisa di simpulkan indonesia akan mendapatkan keuntungan dari impor listrik ini akan tetapi hal ini juga menandakan pemerintah kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
Pertama dalam 8 Hari, Nilai Tukar Rupiah Menguat
JAKARTA, KOMPAS.com - Rupiah menguat untuk kali pertama dalam delapan hari terakhir pada hari ini (7/11/2013). Data yang dihimpun Bloombergmenunjukkan, pada pukul 10.00 wib, rupiah menguat 0,1 persen menjadi 11.395 per dollar.
Sementara itu, harga kontrak rupiah di pasar non deliverable forwards (NDF) untuk pengantaran satu bulan ke depan menguat 0,3 persen menjadi 11.349 per dollar AS.
Penguatan rupiah terjadi setelah data cadangan devisa Indonesia mencatatkan kenaikan pada bulan lalu menjadi 97 miliar dollar AS. Ini merupakan level tertinggi sejak Juni lalu. Sekadar mengingatkan, pada September, posisi cadangan devisa Indonesia berada di posisi 95,7 miliar dollar AS.
"Stabilitas cadangan devisa Indonesia menyokong posisi rupiah. Terbukanya Indonesia bagi investasi asing pasti akan berdampak positif, namun dampaknya baru akan terasa dalam tiga bulan ke depan," jelas Tri Sulistianing Astuti, foreign exchange trader PT BRI.
Sumber :
Kamis, 7 November 2013 | 13:20 WIB
Analisis :
Nilai tukar rupiah mulai menguat pertanda baik untuk indonesia karena menunjukan pertumbuhan ekonomi yang positif
Bahasa Indonesia 2 - Tugas 4
JUDUL : DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
B. Perumusan Masalah
C. Batasan Masalah
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
B. Tinjauan Teori
1. Definisi Pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3. Jenis-Jenis Pengangguran
4. Kemiskinan
5. Konsep dan Definisi
6. Angkatan Kerja Indonesia
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
8. Pekerjaan dan Tingkat Upah
BAB III. HASIL ANALISIS
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan dan pengangguran
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Langganan:
Postingan (Atom)